Fenomena penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu dari fenomena sosial yang sangat memprihatinkan terjadi di sekitar kita. Narkoba adalah obat-obatan terlarang untuk dikonsumsi dan apabila disalahgunakan akan menyebabkan efek-efek yang berbahaya bagi tubuh. Penyebaran narkoba sudah sangat meluas dan tidak kenal usia, jenis kelamin, maupun strata sosial. Jumlah pengguna narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja hingga dewasa.
Terkait hal tersebut, Ikatan Alumni SMA 37-TRISAPTAPALA menyelenggarakan diskusi pemuda dengan tema “Petualang Muda Bebas Narkoba” yang dilaksanakan di Exhibition Pasar Buku kenari (21/12). Menurut Ninoy Wangsa Passe, Ketua Ikatan Alumni SMA 37-TRISAPTAPALA bahwa kegiatan kepencintaalaman dan petualangan merupakan salah satu kegiatan yang mendorong generasi muda untuk selalu berfikir dan bertindak positif. Ninoy menambahkan bahwa kegiatan alam bebas dibentuk untuk meningkatkan intelektualitas, jasmani, dan rohani generasi muda sehingga menjadi wadah pendidikan berkarakter dan berintegritas. “Dengan demikian, melalui kegiatan positif ini dapat menjauhkan para remaja dari pergaulan yang buruk, seperti mengonsumsi narkoba” ujar Ninoy.
Peserta Youth Discussion ini sebanyak 100 orang pemuda/pemudi yang akan menjadi agen perubahan. “mereka akan didoktrin agar menjadi pemuda yang berprestasi yang selalu memotivasi teman-temannya” tambah Ninoy. Diskusi kaum muda ini diisi oleh narasumber yang kompeten dan seru dalam menyajikan materinya antara lain dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat, Resnarkoba Polda Metro Jaya, BKKBN, Perumda Pasar Jaya dan Forum Alumni Sispala DKI Jakarta.
Sispala sebagai salah satu wadah pendidikan berbentuk organisasi yang mempuni dalam hal kepencintalaman, penanggulangan kebencanaan dan pelestarian lingkungan hidup yang sejalan dengan teori-teori dibidang ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam terus membangun paradigma positif Pencinta Alam. Kini paradigma tersebut selalu bergaung sejalan dengan prestasi yang ditunjukkannya yakni membangun karakter muda bebas narkoba.
Menurut Prasenja sudah banyak yang dilakukan pencinta alam sebagai bukti generasi pencinta alam kini semakin berprestasi dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. “lihat saja ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan oleh organisasi pencinta alam yang sudah berwawasan ilmiah dan mempunyai nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat” Ujar Prasenja, pemerhati lingkungan yang juga Sekjen Forum Alumni Sispala DKI Jakarta.
Prasenja menambahkan bahwa prestasi anggota pencinta alam diberbagai bidang sangat mengagumkan bahkan Presiden Jokowi pun merupakan anggota pencinta alam. Dibidang olah raga juga tidak kalah menakjubkan, sebut saja Puji Lestari yang berhasil menyumbang medali emas dan perak di ajang Asian Games 2018 pada cabang olahraga panjat tebing.
Prestasi dan daya saing pencinta alam tidak akan bisa diperoleh dengan luar biasa jika mereka adalah pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang. “Gak mungkin itu semua dapat diraih oleh pemakai narkoba” tambah Prasenja.
Drg. Bagus Ario Wibowo, MM Kepala Instalasi Humas dan PKRS, RSKO membenarkan bahwa dengan mengisi kegiatan yang positif dan meningkatkan prestasi –agar bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa– dapat menjauhkan diri dari pengaruh penyalahgunaan narkoba.
Kompol Effi M. Zulkifli, SH., MH, Kasubbag Min Ops Ditresnarkoba Polda Metro jaya menjelaskan bahwa para pengguna narkoba tidak bisa sembuh secara fisik dan mental, pengguna narkoba hanya bisa direhabilitasi agar kencanduannya dapat dihilangkan. “pecandu narkoba dapat jelas terlihat dari perubahan prilaku, penurunan motorik maupun psikologisnya dan itu dapat merusak fisik dan mentalnya secara permanen. bagi kita yang belum pernah berinteraksi dengan barang haram tersebut sebaiknya jangan pernah coba-coba.” ujar Effi dengan tegas.
Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Arief Nasrudin mendukung penuh dialog yang membangun ini dengan memberikan ruang kepada para generasi muda untuk berdiskusi di exhibition pasar buku kenari. “Perumda Pasar Jaya menyiapkan exhibition ini sebagai fasilitas Pasar Buku Kenari agar dapat dimanfaatkan untuk diskusi-diskusi para komunitas” Ujar Arief.
“Bentuk sosialisasi nantinya tidak hanya terbatas terhadap penyalahgunaan narkoba saja. Sosialisasi juga dilakukan terkait berbagai permasalahan terkini yang ada di pasar seperti panganan berbahaya dan lainnya. Hal ini sejalan dengan misi Pasar Jaya untuk menjadikan pasar yang bersih dan sehat sekaligus aman dari panganan berbahaya dan lainnya.” Tambah Arief.
Menurut Asep Sopari, Spd., M.Sc Kasubdit Pengembangan Program Bina Ketahanan Remaja, BKKBN bahwa keluarga, kawan dan orang terdekat merupakan pintu utama ketahanan remaja pada penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang. “kesempatan berkumpul dan berkomunikasi antar sesame teman dan anggota keluarga menjadi media penangkal dari penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas.” Tambah Asep.
Asep menjelaskan bahwa BKKBN mempunyai program yang dapat menghindari remaja terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat yaitu program Pemberdayaan Teman Sebaya Sebagai Pendidik dan Konselor Sebaya dan juga program Penguatan Peran Orang Tua dalam Pengasuhan/Parenting di Keluarga. “program ini yang nantinya menjadikan orang terdekat di lingkungan remaja sebagai rekan curhat.” Tegas Asep.
Jakarta, 24 September 2019. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut melalui Direktorat Jasa Kelautan menyelenggarakan kegiatan rutin bulanan di Marine Heritage Gallery (MHG), Gedung Mina Bahari IV Lantai 2, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. Pada Selasa (24/9), Direktorat Perencanaan Ruang Laut berkesempatan mengisi sesi Learning Season About Marine Spatial Planning bersama-sama para mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor (IPB), siswa-siswi SLTA Don Bosco, dan umum.
Pada awal kegiatan, Elmer S, pengelola MHG, menyampaikan agenda kegiatan learning season yaitu, sejarah MHG, penyampaian materi oleh narasumber, dan sesi tanya jawab. “Pemateri/narasumber terkait Marine Spatial Planning adalah Prasenja S.Si., M. Si dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut” imbuh Elmer.
Selanjutnya, Elmer menceritakan bagaimana awal mula berdirinya MHG dan koleksi yang tersimpan. “MHG didirikan sebagai upaya melestarikan kekayaan laut yang ada di perairan Indonesia sekaligus memberdayakan visi masa depan bangsa sebagai poros maritim dunia” terang Elmer. Elmer menambahkan bahwa “koleksi yang ada di MHG merupakan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang dilindungi. Koleksi yang tersimpan berasal dari pengangkatan BMKT di Belitung, Cirebon dan Pulau Buaya dengan jumlah koleksi kurang lebih 1.500 buah”.
Mengutip dari Antara, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berharap suatu saat Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki gedung khusus 10 lantai yang menyimpan artefak BMKT. Tidak hanya untuk menyimpan koleksi, namun sebagai upaya melestarikan dan media pembelajaran bagi semua pihak” sebagaimana ditulis Antara.
Selanjutnya, learning season berlanjut pada sesi penyampaian materi Marine Spatial Planning (Rencana Zonasi). Prasenja menyampaikan secara khusus tentang “Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) di Indonesia”. Prasenja menyampaikan beberapa poin antara lain terkait amanat penyusunan RZWP-3-K, proses/mekanisme penyusunan RZWP-3-K sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23 Tahun 2016, dan status RZWP-3-K.
Selesai paparan, “learning season” dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pada sesi ini, para pengunjung sangat antusias yang ditunjukkan dengan banyaknya pengunjung yang bertanya tentang rencana zonasi.
Berbagai pertanyaan terkait bagaimana konsultasi publik dilakukan, berapa kali dilakukan, dan stakeholder yang diundang, apakah zonasi melindungi masyarakat adat/wilayah kelola adat, pembagian ruang di laut, apakah sasi diakomodir dalam zonasi, berapa lama jangka waktu penyusunan dan lama berlaku, dan berbagai pertanyaan lainnya.
Prasenja secara gamblang menjawab seluruh pertanyaan dari para pengunjung disertai dengan contoh, seperti foto/dokumentasi kegiatan konsultasi publik dan pengalaman-pengalaman yang ditemui selama mendampingi pemerintah daerah dalam menyusun RZWP-3-K.
Acara dilanjutkan dengan sesi doorprize dan ditutup dengan sesi foto bersama.
Selain dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut, hadir pula dari Direktorat Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap yang menyampaikan materi tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan/Fisheries Management Area.
Kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Kawasan ini menyediakan sumberdaya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun (seagrass), hutan mangrove, perikanan dan kawasan konservasi. Pulau-pulau kecil juga memberikan jasa lingkungan yang besar karena keindahan alam yang dimilikinya yang dapat menggerakkan industri pariwisata bahari. Dilain pihak, pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil masih belum optimal akibat perhatian dan kebijakan Pemerintah selama ini yang lebih berorientasi ke darat.
Pulau-pulau kecil didefinisikan berdasarkan dua kriteria utama yaitu luasan pulau dan jumlah penduduk yang menghuninya. Definisi pulau-pulau kecil yang dianut secara nasional sesuai dengan Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41/2000 Jo Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan No. 67/2002 adalah pulau yang berukuran kurang atau sama dengan 10.000 km2, dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 jiwa. Di samping kriteria utama tersebut, beberapa karakteristik pulau-pulau kecil adalah secara ekologis terpisah dari pulau induknya (mainland island), memiliki batas fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk, sehingga bersifat insular; mempunyai sejumlah besar jenis endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi; tidak mampu mempengaruhi hidro klimatologi; memiliki daerah tangkapan air (catchment area) relatif kecil sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut serta dari segi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pulau-pulau kecil bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya.
Pengembangan kawasan pulau-pulau kecil merupakan suatu proses yang membawa suatu perubahan pada ekosistemnya. Perubahan-perubahan tersebut akan membawa pengaruh pada lingkungan. Semakin tinggi intensitas pengelolaan dan pembangunan yang dilaksanakan berarti semakin tinggi tingkat pemanfaatan sumberdaya, maka semakin tinggi pula perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi di kawasan pulau-pulau kecil.
Kegiatan pengelolaan pulau-pulau kecil menghadapi berbagai ancaman baik dari aspek ekologi yaitu terjadinya penurunan kualitas lingkungan, seperti pencemaran, perusakan ekosistem dan penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing)maupun dari aspek sosial yaitu rendahnya aksesibilitas dan kurangnya penerimaan masyarakat lokal. Oleh karena itu, di dalam mengantisipasi perubahan-perubahan dan ancaman-ancaman tersebut, pengelolaan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Fokus dalam pengelolaan pulau-pulau kecil diutamakan dalam hal pembangunan sarana dan prasarana energi dan air bersih.
Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang besar, terletak dilintasan garis khatulistiwa, dengan panjang garis pantai 81.000 km (terpanjang kedua setelah Canada), 16.056 pulau yang baru terdaftar di PBB dan 42 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) berpenduduk. Pemanfaatan terhadap sumberdaya alam yang terbarukan merupakan hal-hal yang harus dan terus dikembangkan agar tidak terjadi krisis dan kelangkaan energi, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat pulau-pulau kecil.
Tingginya kebutuhan energi menuntut untuk menciptakan berbagai alternatif energi guna memenuhinya. Beberapa tahun belakangan, perhatian tentang pemanasan global dan polusi lingkungan dari bahan bakar fosil menciptakan tuntutan baru akan sumber-sumber energi yang bersih dan dapat dipertahankan seperti angin, panel surya (PV), hidro energy, biomassa, panas bumi dan lain-lain. Di sisi lain, lebih dari 1.5 milyar orang di seluruh dunia masih kekurangan akses untuk mendapat jaringan listrik, kebanyakan di antara mereka tinggal di desa-desa kecil terpencil atau pulau terpencil yang terisolasi dari infrastruktur. Perpanjangan suplai energi untuk area-area tersebut tidaklah mudah dikarenakan masalah ekonomis dan geografis. Di pulau-pulau kecil, rencana energi yang paling praktis dengan biaya efektif kemungkinan besar ialah system energi yang dapat diperbaharui (renewable energy systems/RESs), sebagai sistem yang bersih, tidak ada habisnya dan ramah lingkungan.
Untuk mempersiapkan pasokan energi, tampaknya sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu utama atas pemakaian energi. Situasi demografi pulau Reunion sangat istimewa sehingga populasi sebagai faktor penentu pemakaian listrik tersebut dapat diajukan. Permintaan energi memang merupakan salah satu komponen utama pembuatan kebijakan energi, yang diidentifikasi terutama untuk pulau di Samudera Hindia.
Reunion, Pulau Kecil di Samudera Hindia.
Reunion ditandai dengan iklim tropis yang lembap di bawah pengaruh angin timur. Dua musim iklim dibedakan:
musim dingin selatan (bulan Mei–Oktober), dengan suhu yang sejuk, curah hujan yang rendah dan berangin;
musim panas selatan (bulan November–April), dengan suhu yang lebih tinggi, kelembapan yang sangat tinggi dan curah hujan yang jauh lebih besar.
Karena penyekatannya, Reunion sangat bergantung pada energi dari impor turunan minyak yang mahal. Pulau ini terlalu jauh dari benua Afrika (> 1000 km) untuk berhubungan dengan jaringan energi apa pun. Untuk menghadapi perkembangan ekonominya yang pesat, pasokan energi fosil dikembangkan di akhir tahun 1980-an, sedangkan sebelumnya produksi listrik pulau tersebut utamanya adalah hidrolistrik.
Baru-baru ini, impor produk-produk minyak bumi utamanya bergerak ke sektor transportasi (50%/608 ktoe) dan produksi listrik (45%/554 ktoe). Trend multi tahunan menyoroti pertumbuhan sebesar 34,4% (setara dengan 886,8 ktoe) antara tahun 2000 dan 2012, rata-rata 2,5% per tahun.
Di tahun 2013, Reunion menduduki peringkat lima di Eropa (2 di Perancis setelah Corse) dalam fotovoltaik yang terpasang dengan 181,5 Wp (Watt-Peak)/penduduk. Antara tahun 2011 dan 2012, kapasitas PV naik sebesar 34,3%. Perkembangan sistem fotovoltaik menurun di tahun terakhir karena kelayakan yang rendah untuk pembebasan pajak. Di tahun 2010, keputusan pertama menurunkan bantuan keuangan sebesar 12% untuk instalasi yang menghasilkan lebih dari 3 kWp [15]. Keputusan kedua sebesar 20% diterapkan di tahun 2012 untuk memperbarui feed-in tariff sebesar 0,46 €/kW h. Di Reunion, perkembangan industri fotovoltaik menghadapi batas energi berselang (intermittent) sebesar 30% yang dapat dimasukkan ke jaringan EDF. Batas ini diterapkan untuk memastikan stabilitas jaringan listrik setempat. Batas ini hampir dicapai oleh pulau ini dan dapat menghentikan industri fotovoltaik. Perkembangan sistem penyimpanan energi baru-baru ini tampaknya menjadi angin kedua bagi industri fotovoltaik.
Energi panas bumi adalah sumber daya yang sangat menarik bagi Reunion. Potensi ini ditunjukkan dengan gradien geotermal yang tinggi sekitar 18–20 °C/100m. Sekarang tidaklah mungkin untuk menentukan target karena kurangnya pengetahuan yang dapat diandalkan tentang sumber daya tersebut. Namun, kapasitas yang diharapkan sebesar 30 MW diantisipasi untuk tahun 2030.
Peluang energi laut telah diteliti dalam banyak penelitian. Konversi energi panas lautan (OTEC) sekarang tengah diteliti dengan menggunakan pilot 10 MW ke bagian selatan pulau. OTEC diharapkan memiliki kapasitas terpasang sebesar 130 MW pada tahun 2030.
Di tahun 2013, penetrasi energi terbaharui dalam campuran listrik sebesar 37,8%. Proyeksi evolusi campuran ini yang sekarang sebesar 49% dari RES di tahun 2020 dan 61% di tahun 2030. Proyeksi ini tidak mencakup evolusi konsumsi listrik karena insentif dari kebijakan energi. Munculnya konsep ketahanan wilayah semakin dibahas, tetapi buan sebagai indikator ketahanan dampak terhadap perubahan global. Namun, tampaknya menjadi alat yang berguna untuk mengevaluasi adaptabilitas, reaktivitas dan fleksibilitas wilayah tersebut untuk bergeser dari satu keadaan yang stabil ke keadaan yang lain. Evolusi ini harus menyertakan model transisi energi Pulau Reunion yang akan datang untuk mengintegrasikan informasi multidisiplin.
Di tahun 2012, konsumsi listrik sebesar 2539,9 GW h (di tahun 2003, sebesar 1871 GW h) yang menunjukkan kenaikan sebesar 2,2% selama tahun sebelumnya. Permintaan listrik rumah tangga menunjukkan lebih dari 41% dari jumlah konsumsi. Meskipun demikian, harus diperhatikan bahwa intensitas energi turun sebesar 6,1% dari 3,6 MWh di tahun 2006 menjadi 3,38 MWh (pelanggan EDF). Penurunan ini adalah akibat dari kebijakan insentif untuk mempromosikan program manajemen energi.
Produksi listrik dan permintaan energi ditutupi hampir sepenuhnya oleh sumber daya fosil primer (minyak bumi dan batu bara), karena alasan ini, dengan rasio 200€/MWh, biaya produksi listrik cukup tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata di Perancis, di mana harga listrik sekarang ini sebesar 110,60€/MWh.
Otonomi energi sebuah pulau kecil yang terpencil seperti Reunion bisa diperoleh hanya melalui penyebaran solusi energi terbaharui. Tantangannya adalah untuk menyesuaikan munculnya energi terbaharui maupun menjamin keamanan tenaga listrik.
Karena iklim subtropisnya, Reunion memiliki potensi yang besar dari beberapa RES (tenaga surya, angin, laut, dan biomassa). Ambisi pulau ini adalah berada di antara pulau-pulau kecil pertama yang dapat berdiri sendiri di dunia dengan menggunakan RES (baik dalam listrik maupun transportasi).
Dengan demikian, perlu untuk berfokus pada Efisiensi energi: perkembangan terbaru energi fotovoltaik sudah cukup untuk menstabilkan bagian produksi listrik dari RES. Kapasitas swasembada pulau ini sekarang sebesar 87,2%. Seperti yang ditunjukkan di gambar. 2, listrik dari RES masih sangat cukup dan menurun karena konsumsi listrik naik dari 1871 menjadi 2540 GW h. Jaminan RE: produksi tidak terputus yang aman, yang akan tersedia di sepanjang tahun tersebut. Dengan demikian, produksi akan distabilkan dan karena itu tidak mengganggu jaringan listrik.
Permasalahan Listrik di Pulau-Pulau Kecil
Permasalahan ketersediaan listrik di Pulau-Pulau Kecil seakan tidak ada habisnya dan semakin berkepanjangan di Indonesia. Keterbatasan pemasokan listrik di wilayah tersebut menjadi penyebab pula keterbatan aktivitas penduduknya, yang membuat semakin tertinggalnya daerah di pulau-pulau kecil ini dengan pulau-pulau besar di Indonesia yang pasokan listriknya besar sehingga aktivitas penduduknya pun beragam dan kompetitif di segala bidang. Di Indonesia terdapat 92 Pulau-Pulau Kecil terluar yang urgensinya tinggi untuk ditingkatkan sarana listriknya guna menjaga kedaulatan NKRI. Sedangkan sampai saat ini, penduduk di Pulau-Pulau Kecil Indonesia masih mayoritas sebagai nelayan yang bergantung terhadap kondisi lingkungan dan musim.
Karakteristik lain yang sangat mencolok di kalangan masyarakat pesisir, terutama masyarakat nelayan, adalah ketergantungan mereka pada musim. Ketergantungan pada musim ini akan semakin besar pada nelayan kecil. Pada musim penangkapan, para nelayan akan sangat sibuk melaut. Sebaliknya, pada musim peceklik kegiatan melaut menjadi berkurang sehingga banyak nelayan yang terpaksa menganggur. Hal ini menunjukkan bahwa, pendapatan nelayan memang sangat berfluktuasi dari hari ke hari.
Kondisi geografis pulau-pulau kecil yang dikelilingi oleh selat, laut bahkan lautan serta posisinya yang berada di garis katulistiwa sehingga kondisi pasang surut, angin, gelombang, dan arus laut cukup besar. Kondisi demikian dapat menjadikan energi pasang surut sebagai sumber energi alternatif untuk pembangkit listrik ataupun untuk kegunaan lainnya.
Kendala yang terjadi diakibatkan oleh karakteristik pulau kecil yang unik, yaitu keberadaannya yang terisolasi (terpencil) sehingga pendistribusian dan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana membutuhkan biaya yang mahal. Kesulitan untuk mengembangkan perekonomian dikarenakan terbatasnya fasilitas untuk mengembangkan potensi perekonomian. Keterbatasan jasa dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang terdapat di sekitar Pulau Pulau Kecil di Indonesia. Adata Istiadat dan budaya di masyarakat sekitar Pulau Pulau Kecil sering bertentangan dengan arah kebijakan pembangunan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Keterbatasan sarana dan prasarana di pulau kecil merupakan salah satu yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah (pusat dan daerah) memiliki kewajiban untuk membangun sarana dan prasarana di wilayahnya termasuk di pulau kecil. Sarana dan prasarana yang perlu ada diwilayah pulau kecil adalah jalan, sumber air, listrik, dermaga, dan transportasi.
Untuk pulau Reunion pemanfaatan dikaitkan pulau pulau kecil di Indonesia masalahnya adalah kesenjangan energi antar wilayah yang penduduknya hanya sedikit sedangkan Pulau Reunion populasi penduduknya sudah mencapai 828.581 jiwa di tahun 2011. Pulau pulau kecil di Indonesia sebagian besar terisolir sehingga untuk pemanfaatan energi seperti di Pulau Reunion kurang tepat jika diterapkan untuk pulau-pulau kecil di Indonesia. Ditinjau dari segi geografis, pulau pulau kecil di Indonesia aksesnya sulit dijangkau karena transportasi yang belum memadai untuk distribusi ke Pulau Pulau terisolir di Indonesia. Kepadatan penduduk yang rendah di pulau pulau kecil itu akan mengakibatkan tidak relevannya pemakaian energi untuk pemanfaatan listrik yang hanya digunakan untuk jumlah penduduk yang kecil. Kecenderungan populasi penduduk di Pulau Pulau Kecil mempunyai perekonomian yang rendah sehingga untuk penggunaan energi sebagai daya bangkit listrik seperti yang diterapkan di Pulau Reunion kecil kemungkinannya karena mengingat biayanya besar.
Pasokan listrik di Pulau-Pulau kecil pada umumnya dibangktkan dengan menggunakan Generator Diesel (Genset). Pemakaian Genset ini tentu akan menghabiskan bahan bakar minyak yang tidak sedikit, sehingga dapat dikatakan tidak efisien untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat pulau sehari-hari. Pemborosan pemakaian listrik di Pulau-Pulau kecil tersebut kemudian diatasi dengan pembatasan waktu penggunaan listrik, yaitu listrik hanya menyala pada pukul 17.00 sampai pukul 07.00 keesokan harinya. Masalah ketersediaan listrik tersebut di beberapa pulau memang sudah diatasi dengan penyediaan alternatif sumber energi listrik seperti pembangkit listrik tenaga panas matahari dan kabel listrik bawah laut. Sambungan kabel listrik bawah laut menjadi solusi yang paling efisien, namun hanya untuk beberapa pulau yang dekat dengan pulau besar (daratan) seperti di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Pertimbangan lain bagaimana untuk ketersediaan listrik di pulau-pulau yang jauh atau terdepan. Pembangkit listrik tenaga panas matahari pun menjadi sumber energi terbarukan yang saat ini masih efisien dan efektif. Namun, permasalahan yang dihadapi adalah masalah pemeliharaan alat atau pembangkit listrik tenaga panas matahari tersebut (Firdaus, 2013).
Jika dihubungkan dengan wilayah kepulauan Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang No 27 Tahun 2007 jo Undang- Undang No 1 Tahun 2014 definisi Pulau pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km2, sedangkan luas Pulau Reunion 2.512 km2 yang berarti bukan termasuk Pulau kecil menurut definisi Undang-Undang yang ada di Indonesia. Namun semuah langkah dan kebijakan yang dilakukan dapat diadopsi untuk pengembangan pulau-pulau kecil di Indonesia.
Permasalahan-permasalahan tersebut makin terasa oleh masyarakat, terutama masyarakat yang hidup di daerah terpencil seperti pesisir dan pulau-pulau kecil karena sulit dijangkau oleh penyedia pasokan. Hal ini menyebabkan banyaknya wilayah pulau-pulau kecil yang belum teraliri listrik. Dengan meningkatnya kebutuhan listrik, sarana pembangkit perlu mendapat perhatian khusus agar tidak terjadi krisis listrik terutama di wilayah pulau-pulau kecil terdepan yang memiliki nilai strategis secara politik dan ekonomi.
Berdasarkan Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), pemerintah harus memfokuskan kebijakan pada pencapaian sasaran kebijakan energi nasional yang mensyaratkan bahwa pemanfaatan minyak bumi menjadi kurang dari 20%, gas bumi menjadi lebih dari 30%, batubara menjadi lebih dari 33%, bahan bakar nabati (biofuel) menjadi lebih dari 5%, panas bumi menjadi lebih dari 5%, energi baru dan terbarukan lainnya, khususnya biomassa, nuklir, tenaga air, tenaga surya dan tenaga angin menjadi lebih dari 5%, batubara yang dicairkan (liquefied coal) menjadi lebih dari 2%. Implementasi dari Perpres tersebut pemerintah harus mulai membangun pembangkit-pembangkit tenaga listrik yang berasal dari non minyak bumi. Untuk itu, pemerintah telah menentukan arah kebijakan pengembangan energi terbarukan, termasuk energi terbarukan untuk pembangkit listrik tenaga laut. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, pemerintah mendorong upaya eksplorasi sumberdaya energi berbasis arus, gelombang dan perbedaan temperatur air laut. Selanjutnya, pemerintah juga mengarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan energi tersebut, baik skala industri maupun domestik di seluruh kawasan laut Indonesia yang potensial. (Suryawati, et al., 2013)
Pulau Reunion sudah memiliki 2 (dua) Bandara yaitu Roland Garros dan Pierreponds dan 1 (satu) Pelabuhan yaitu Pointe Des Galets, jumlah penduduknya 828.581 jiwa di tahun 2011 dengan konsumsi listrik sebesar 2539,9 GW/h. Metode penentuan konsumsi listrik yang dipakai untuk Pulau Reunion memerlukan pemahaman tentang permintaan listrik pada skala kota, kelemahannya adalah tentang bagaimana menjelaskan faktor- faktor apa saja yang menentukan konsumsi daya tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan rata-rata secara keseluruhan, tidak menggolongkan berdasarkan klasifikasi pemakaian energinya sehingga terjadi kesalahan perkiraan konsumsi kota.
Energi Terbaharukan, Sebuah Potensi Pulau-Pulau Kecil
Sektor kelautan dan perikanan sangat berkepentingan terhadap isu energi. Hal ini dikarenakan kelimpahan energi terbarukan yang bersumber dari laut. Energi laut dapat ditambang dalam berbagai bentuk di antaranya tenaga angin, tenaga surya, tenaga arus, tenaga gelombang, tenaga pasang surut, dan perbedaan suhu air laut. Namun demikian, sampai saat ini potensi energi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dan ketergantungan pada energi fosil tetap berlanjut. Fakta menunjukkan bahwa kemajuan optimalisasi sumberdaya laut sangat lambat. Oleh karena itu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berpeluang menjadi lumbung energi nasional karena besarnya potensi energi yang terkandung di perairan-perairan sekitarnya. Di sisi lain, sejauh ini wilayah-wilayah tersebut merupakan kantung-kantung kemiskinan, salah satunya karena keterbatasan pasok energi. (Suryawati, et al., 2013)
Berdasarkan rasio kelistrikan nasional, kondisi kelistrikan di Indonesia saat ini masih dirasakan belum memenuhi azas keadilan dan pemerataan. Hal ini dapat dipahami karena ketersediaan listrik dari waktu ke waktu selalu lebih kecil dari kebutuhan yang terus meningkat. Selain itu, kendala lain yang nampaknya masih belum ditetapkan adalah tentang status pengelolaan listrik sebagai infrastruktur dasar (sebagaimana infrastruktur publik sepert jalan, jembatan, pelabuhan, dan sebagainya) atau status listrik sebagai sebuah komoditas. Beberapa prakarsa telah diajukan, salah satu pilihan adalah menetapkan bahwa pembangkit listrik yang menggunakan sumber daya alam pulih atau terbarukan (tanpa bahan bakar tertentu), seyogianya diperlakukan sebagai infrastruktur dasar bagi masyarakat, sedangkan pembangkit listrik yang dibangun di pulau-pulau dan kota-kota besar yang telah mapan dan berkualitas sebaiknya ditetapkan sebagai komoditas.
Penerapan subsidi pemerintah untuk listrik pada awalnya ditujukan untuk menstimulasikan kemampuan masyarakat agar dapat memanfaatkan kesempatan ini, namun pada kenyataannya justru masyarakat semakin terlena dan terkesan menjadi sangat tergantung terhadap subsidi listrik. Hal inilah yang selanjutnya menjadi ironis, bahwa subsidi listrik ternyata lebih banyak dinikmati oleh kalangan masyarakat mampu dengan jumlah subsidi yang jauh lebih besar daripada subsidi bagi masyarakat tidak mampu yang sebetulnya lebih berhak. Oleh sebab itulah, agar kesenjangan ini tidak terus berlanjut, maka pemerintah melalui BUMN terkait pernah menggulirkan wacana listrik gratis bagi masyarakat pelanggan yang tidak mampu. Walaupun gagasan ini masih sebatas wacana, namun telah memberikan nuansa mulai dipertimbangkannya azas keadilan dan pemerataan (Lubis, 2011).
Masyarakat Pulau Pulau kecil sebagian besar bergerak di sektor kelautan dan perikanan terutama nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan. Meskipun ada juga yang berkerja di sektor bukan perikanan. Salah satu sifat usaha perikanan yang sangat menonjol adalah bahwa keberlanjutan usaha tersebut sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Keadaan ini mempunyai implikasi yang sangat penting bagi kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir, terutama di Indonesia.
Kondisi masyarakat pesisir itu menjadi sangat bergantung pada kondisi lingkungan sekaligus sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan, khususnya pencemaran, karena limbah-limbah industri maupun domestik dapat mengguncang sendi-sendi kehidupan sosialekonomi masyarakat pesisir. Karakteristik lain yang sangat mencolok di kalangan masyarakat pesisir, terutama masyarakat nelayan, adalah ketergantungan mereka pada musim. Ketergantungan pada musim ini akan semakin besar pada nelayan kecil. Pada musim penangkapan, para nelayan akan sangat sibuk melaut. Sebaliknya, pada musim peceklik kegiatan melaut menjadi berkurang sehingga banyak nelayan yang terpaksa menganggur. Hal ini menunjukkan bahwa, pendapatan nelayan memang sangat berfluktuasi dari hari ke hari (Suryawati, et al., 2013).
Jumlah energi yang begitu besar yang dihasilkan dari sinar matahari, membuat solar cell menjadi alternatif sumber energi masa depan yang sangat menjanjikan. Solar cell juga memiliki kelebihan menjadi sumber energi yang praktis mengingat tidak membutuhkan transmisi karena dapat dipasang secara modular di setiap lokasi yang membutuhkan.
Solar cell tidak memiliki ekses suara seperti pada pembangkit tenaga angin serta dapat dipasang pada hampir seluruh daerah karena hampir setiap lokasi di belahan dunia ini menerima sinar matahari. Bandingkan dengan pembangkit air (hydro) yang dapat dipasang hanya pada daerah-daerah dengan aliran air tertentu. Dengan berbagai keunggulan ini maka tidak heran jika negara-negara maju berlomba mengembangkan solar cell agar dapat dihasilkan teknologi pembuatan solar cell yang berharga eknomis.
Pertumbuhan teknologi sel surya di dunia memang menunjukkan harapan akan solar sel yang murah dengan memiliki efisiensi yang tinggi. Sayangnya sangat sedikit peneliti di Indonesia yang terlibat dengan hiruk pikuk perkembangan tentang teknologi sel surya ini. Sudah seharusnya pemerintah secara jeli melihat potensi masa depan Indonesia yang kaya akan sinar matahari ini dengan mendorong secara nyata penelitian dan pengembangan industri di bidang energi surya ini (Yuliarto, 2011).
Salah satu upaya realisasi penyediaan listrik bagi desa di pulau-pulau kecil adalah program pengembangan kelistrikan melalui pemasangan kabel laut di Kepulauan Seribu, Laut Jawa. Gugusan pulau-pulau ini memiliki 105 pulau tersebar di empat kelurahan dan berpenduduk sekitar 20.000 orang, dengan anggaran sekitar Rp 275 Milyar. Pemasangan jaringan kabel listrik bawah laut sepanjang 41,8 km dengan daya 450-1.300 kWh itu direncanakan membentang dari daratan Teluk Naga, Tangerang hingga gardu induknya di Pulau Untung Jawa, kemudian disambung ke Pulau Pari dan Pulau Tidung. Seandainya peraturan mengenai status listrik sebagai infrastruktur dasar telah ditetapkan, maka biaya sebesar ini sebenarnya dapat digunakan untuk membangun beberapa pembangkit listrik tenaga arus listrik jenis Marine Curent Energy for Electricity (MARCEE) buatan Italia. Satu unit sistem MARCEE ini mirip dengan model Kobold, secara teoritis dapat menghasilkan 1,0-1,2 MW perturbin dan dapat dikembangkan menjadi turbin 8 turbin terintegrasi. Pada prinsipnya teknologi MARCEE ini adalah mengembangkan pembangkit listrik tenaga arus menggunakan model turbin tunggal dan turbin multiganda (turbine farm) terutama untuk kawasan yang lebih luas (Lubis, 2011).
Turbin angin merupakan salah satu alternatif potensial memenuhi kebutuhan tersebut, khususnya didaerah-daerah kepulauan dengan potensi angin yang tersedia terus-menerus.Turbin angin ini menggunakan tenaga angin yang dikonversi menjadi energi listrik. Faktor utama yang mempengaruhi besarnya energy listrik yang dihasilkan berada pada ketersediaan dan kecepatan angin serta rotorblade pada turbin angin tersebut.
Selain potensi-potensi sumberdaya laut yang bisa menjadi alternatif dalam sumber energi pemanfaatan listrik, hal yang penting diperhatikan pula adalah dukungan kelembagaan agar pemanfaatan listrik dari sumber energi terbarukan dapat optimal pelaksanaannya. Hal ini dapat dilakukan secara bertahap, mulai dari penelitian, perencanaan energi, dan pengembangan teknologi. Selain faktor teknis (potensi energi dan jenis teknologi), hal terpenting yang harus diperhatikan dalam penerapkan teknologi adalah aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rencana melakukan implementasi teknologi. Implementasi teknologi bukan hanya terkait aspek teknis, namun juga memiliki keterkaitan dengan aspek lainnya seperti aspek sumber daya manusia, aspek ketepatan dan prioritas teknologi, finansial dan investasi, aspek sosial budaya setempat.
REFRENSI
Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, KKP. (2013). 31 Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk. KKP. Jakarta.
Ma, Tao, et al. (2014). Technical feasibility study on a standalone hybrid solar-wind system with pumped hydro storage for a remote island in Hong Kong. Renewable Energy Journal.
Muhartono, R., et al. (2014). Analisa Kelembagaan Pengelola Energi Sebagai Pendukung Kebijakan Pengembangan Energi Laut. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
Ekosistem mangrove adalah tipe ekosistem khas yang terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Beberapa spesies mangrove mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai. Ekosistem mangrove merupakan sumberdaya alam daerah tropika yang mempunyai manfaat ganda dengan pengaruh yang sangat luas baik secara sosial, ekonomi dan ekologi. Besarnya peranan ekosistem mangrove bagi kehidupan dapat diketahui dari banyaknya jenis hewan, baik yang hidup di perairan, di atas lahan maupun di tajuk-tajuk pohon serta ketergantungan manusia terhadapnya.
Wilayah pesisir berlumpur merupakan habitat utama dari ekosistem mangrove di Indonesia. Wilayah ini sarat dengan kepentingan, sehingga wilayah tersebut menghadapi berbagai ancaman diakibatkan oleh manusia. Disisi lain, tegakan mangrove dapat mampu menyimpan cadangan karbon sebesar 18,53 ton/ha (Senoaji dan Hidayat, 2016).
Kerusakan ekosistem mangrove terjadi hampir di seluruh kawasan pesisir Indonesia, Khususnya di Kabupaten Tangerang. Memperhatikan kondisi tersebut maka diperlukan upaya perbaikan lingkungan pesisir, salah satunya adalah dengan menanam mangrove secara berkelanjutan. Menurut Ninoy Wangsa Passe, Ketua Ikatan Alumni Trisaptapala SMAN 37 Jakarta, Penanaman mangrove di Pulau Burung, Teluk Naga ini dilaksanakan dalam upaya memulihkan kondisi lingkungan pesisir yang rusak sekaligus dalam rangka memperingati HUT SMAN 37 yang ke 44 tahun. Ninoy menambahkan bahwa kegiatan penanaman mangrove ini merupakan upaya Alumni SMAN 37 memberikan pembelajaran kepada adek-adek siswa SMAN 37 agar peduli dan turut ikut serta dalam pelestarian lingkungan khususnya ekosistem mangrove.
Kepala SMAN 37 Jakarta, Mukmin Jauhari mengatakan, kondisi muara Kali Cisadane yang sangat memprihatinkan, sehingga tergerak untuk melakukan penanaman benih mangrove. “Ada sekira 500 benih mangrove yang kami tanam. Ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap lingkungan sekitar,” ungkap Mukmin.
Mukmin pun menambahkan, Kegiatan ini dilakukan untuk mengabdi kepada alam, mensyukuri kebesaran Allah akan ciptaanNya. Mukmin pun berharap kegiatan ini dapat menjadi prestasi dalam bidang akademik dan juga pengabdian kepada masyarakat.
Prasenja, Alumnus Trisaptapala SMAN 37 dalam paparannya kepada peserta tanam mangrove mengatakan bahwa Kegiatan konservasi di ekosistem mangrove memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai kawasan wisata alam dan perikanan (ekominawisata) agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat termotivasi untuk melestarikan mangrove. Ekominawisata sendiri merupakan aktivitas perjalanan wisata untuk menikmati suasana alami ekosistem mangrove dan sumberdaya ikan di dalamnya secara bertanggung jawab dengan ikut serta menjaga kelestariannya. “Pengelolaan ekominawisata di Ekosistem Mangrove harus melibatkan 4 (empat) stakeholder, yaitu: Pemerintah Pusat, PEMDA, Masyarakat dan CSR yang mempunyai hubungan saling mengisi satu sama lain agar pengelolaan dapat memberikan manfaat baik bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar.” Ujar Prasenja.
Penanaman mangrove ini dilaksanakan di daerah Pulau Burung, Teluk Naga Kabupaten Tangerang, dengan jumlah bibit 500 batang. Kegiatan penanaman mangrove dan bakti sosial dihadiri oleh Kepala Sekolah, guru dan Siswa/Siswi SMAN 37 Jakarta, para Alumni SMAN 37 Jakarta dari beberapa angkatan dan diinisiasi oleh Ikatan Alumni Trisaptapala SMAN 37 Jakarta.
Melalui kegiatan penanaman mangrove ini diharapkan juga dapat menumbuhkan kesadaran Siswa/Siswi SMAN 37 Jakarta dan masyarakat untuk menjaga lingkungan, sehingga pada akhirnya tujuan yang hendak dicapai nantinya dapat terwujud, yang meliputi: (i) pemulihan jangka panjang area pesisir melalui penanaman mangrove, (ii) meningkatkan kepedulian pada semua lapisan masyarakat arti penting ekosistem mangrove, (iii) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha memperbaiki lingkungan terutama ekosistem mangrove yang secara jangka panjang dapat tercipta sabuk hijau (green belt) pada sempadan pantai, dan (iv) secara tidak langsung jika ekosistem baik maka dapat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian dengan memperhatikan lingkungan.
The Sidoarjo Lumpur Island is a new land formed from dredge material disposal of Porong River estuary due to high sedimentation. Lumpur Island has unique characteristics, considering the dredged sediment is that originated from the Sidoarjo mud volcano which may contain dangerous chemicals.
Since 2010, Lumpur Island has been utilized as both additional land for mangrove ecosystem area at Porong river estuary and as a fishery cultivation area with the wanamina (sylvofishery) system. Marine Research and Observation Agency, Ministry of Marine Affairs and Fisheries (BPOL) study results had showed that Avicennia (api-api) and Rhizophora (mangrove) are able to grow well as media on the Sidoarjo mud. It had been supported by laboratory analysis of the mud content, water quality conditions and marine biota, in which no the values of the analyzed parameters are at hazardous levels for both coastal environments and Porong river estuary [1].
The mangrove ecosystem is that of any main coastal and small islands which play a large role in the availability of fish resources in those areas and surrounding [2]. The mangrove ecosystem has a dual function and as an important link in maintaining the balance of biological cycle in a water system. The ecological function of mangroves is provider of nutrients for aquatic biota, spawning and care sites of various kinds of biota [3]. Physically, its function either to resist erosion, hurricanes and tsunamis, also as waste and sea water intrusion absorber. Mangrove ecosystems function economically as providers of wood and its leaves as raw materials for medicines, and others [4]. The commercial functions of mangroves are as aquaculture (such as wanamina ponds), recreational (tourism) and timber producers and as salt pools [5].
Location of Sidoarjo Lumpur Island is bordered by Surabaya and Gresik regencies in the northern, Madura Strait in the eastern, Pasuruan regency in the southern, and Mojokerto regency in the western. Lumpur Island close to Tlocor hamlet, Kedung Pandan village, Jabon district, Sidoarjo regency. As one of the central economic and industrial growth areas of East Java, Sidoarjo regency continues to experience rapid growth. Some of the major indications of rapid economic development in the region are the increasing industrial and residential areas numbers [6]. The increasing of industries and settlements numbers it requires the opening of new lands. In order to meet these needs, mangrove forest areas on the coast began to be converted into residential and industrial areas.
Lumpur Island with an area of ± 94 Ha potentially, it has biological resources contained in its mangrove ecosystem. Utilization of mangrove ecosystem as wanamina area is one of the development efforts that have been done by the government, in order to avoid land conversion into industrial estate and infrastructure development, considering the location close to settlement and in the suburbs.
According to Lawley, et al. [7], helpfully, remote sensing can calculate area, species abundance and diversity changes of vegetation cover, as well as monitoring of vegetation conditions and changes, especially on mangroves in this study. The analysis used for vegetation on remote sensing used different characteristic extraction techniques, plant indices and spectral classification [7].
The results of research conducted by Hidayah and Wijayanto [6] had showed that from Landsat analysis of 2002 and 2010 images, mangrove ecosystem in Sidoarjo regency experienced a reduction from total area of 1,236.42 ha to be 1,203.35 ha. The area which had that experienced the largest decrease of mangrove ecosystem in Sidoarjo Regency is Jabon district, i.e. 55.94 ha [6]. The damage of mangrove ecosystem in Sidoarjo regency is mostly caused by illegal logging activity and the conversion of mangrove ecosystem into ponds by local community.
Changes of land use on small islands trend to grow along coastline lines, ports, public services, rural centers, commercial areas, residential areas, tourism accommodation, tourist center areas, and tourist attractions as well as away from landfills [8]. To avoid land use change due to rapid population growth and limited land in urban areas, it is necessary to plan the development of Lumpur Island as an eco-tourism area.
This development carried out as an effort to develop natural resources in Sidoarjo regency which must be optimally and sustainably based on the concept of natural resources development. The development of Lumpur Island area as an eco-tourism area is one of the alternatives in increasing economic growth around the area.
Tourism and fishery activities basically have different spatial allocations, so it will be a challenge if both designations can be done in an integrated ways for tourism development [9], and turns out eco-tourism as a solution. Ekominawisata (eco fishery tourism) is a tourism activity to enjoy the natural atmosphere of mangrove ecosystem and fish resources in it responsibly by participating in maintaining its sustainability [10].
The initial step of success of land use is the selection of the appropriate location as well as in line with the type or concentration of land exploration, thus potentially, it requires a study of land mapping. Mapping activities undertaken in a wide scope of territory such as mangrove ecosystems of Lumpur Island requires considerable time and cost, making them less effective. Along with technological developments, the existence of mangrove ecosystem of Lumpur Island can be mapped easily. Remote sensing system and aerial photography used by using drones. The advantages of this technology are the effectiveness and efficiency in terms of space and time and low cost.
Researchers agree with Rokhmana [11] to add some interesting characteristics in the use of multi-rotor drones DJI Phantom 3 Professional in general, namely (1) the relatively cheap cost, because the current market price is Rp. 17,000,000.- with 2 spare batteries; (2) to operate easily and more stably; (3) in accordance with geometric accuracy (sub-meter) (4) long travel, or around 20 minutes for one battery and can reach distance of 1 km; (5) has been widely supported both paid and free applications for mapping so that it can fly automatically on the desired mapping area, and (6) there is a ‘back to starting point’ flight feature if signal is lost between the drone and remote control.
Meanwhile, the multi-rotor drone DJI Phantom 3 Professional also has some disadvantages such as (1) if it used to map large areas (> 5000 ha), resulting in too much aerial photographs and battery usage; (2) It still needs some Ground Control Points (GCP) for accurate georeferencing; and (3) frequent loss of signal if done at too far distances and many covered locations of vegetation.
This study is aimed to 1) map the distribution and extent of mangrove ecosystems, 2) to analyze land use of Sidoarjo Lumpur Island as a reference in sustainable development of mud islands. A low-cost and human independent census technique developed by Rokhmana [11] and Ventura, et al [12] partially combining the use of an unmanned aerial vehicle platform (a small and low cost quadcopter) and specific human interventions to identify areas of interest in unexplored regions. We build the method to provide a way to acquire very fine spatial resolution imagery to map land use eco fishery tourism.
Dialog yang dilakukan oleh Forum Alumni Siswa Pencinta Alam (FASTA) DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (13/4/2018) membuahkan hasil yang positif. Nampaknya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memahami bahwa pendidikan kepencintaalaman merupakan media membangun karakter siswa. Menurut Anies pembelajaran tidak selamanya di ruang kelas, justru sebagian besar diluar sekolah. “Pendidikan itu ada di rumah, sekolah dan lingkungan antara rumah dan sekolah” ujar Anies.
Anies Baswedan berjanji akan merevisi Pergub Nomor 179 tahun 2015 tentang kegiatan ekstrakulikuler sesuai dengan tuntutan FASTA. Anies memerintahkan Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Bowo Irianto untuk segera merevisinya dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 dan diharapkan selesai sebelum tahun ajaran baru 2018 agar dapat di gunakan aturan baru tersebut pada tahun ajaran baru 2018.
Anies pun berharap jika pergub baru keluar, FASTA diminta mendampingi pihak sekolah pada proses kegiatan-kegiatan sispala sehingga dapat berjalan lancar dan terarah. Pesan ini disampaikan anies karena menurutnya Jakarta merupakan sorotan public, apapun kejadian di Jakarta akan menjadi isu nasional dan dapat mempengaruhi mood nasional. “Jika hasilnya baik maka akan menjadi percontohan untuk daerah lain” tambah Anies.
Menurut Prasenja yang merupakan alumnus Trisaptapala SMAN 37 dan Mapala Fakultas Geografi UGM (GEGAMA) bahwa pencinta alam merupakan sumberdaya manusia (SDM) terlatih potensial dalam penanggulangan bencana. Pencinta alam menjadi SDM yang dapat dimanfaatkan potensinya diluar tentara dan polisi.
Prasenja menjelaskan bahwa berdasarkan data Kemensos per bulan Februari 2018 saja telah terjadi sedikitnya 224 bencana dengan korban meninggal dunia sebanyak 29 dan kerusakan sebanyak 1.662 rumah dengan kategori berat. “Setidaknya dibutuhkan ratusan hingga ribuan orang yang terlatih dengan berbagai bidang untuk proses penanggulangan bencana per Provinsi mulai dari tahap pra bencana, penanganan tanggap darurat maupun pasca bencana untuk proses pemulihan,” sambungnya.
Geograf dan juga lulusan Sekolah Ilmu Lingkungan UI ini menutup dengan pernyataan “bahwa dari sisi kebencanaan saja, peran pencinta alam begitu besar dan penting apalagi dibidang lainnya seperti pelestarian lingkungan hidup dan satwa yang dilindungi, pengelolaan wisata minat khusus/ekowisata, penelitian dan pendidikan serta bidang-bidang lainnya.”
